nusakini.com--Usai melakukan pelantikan pejabat eselon I di Gedung Sasana Bhakti Praja kantor Kementerian Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sempat ditanya wartawan tentang kenaikan dana bantuan partai di DKI Jakarta yang jumlahnya melebihi kenaikan di tingkat pusat. Menurut sepengetahuannya, evaluasi APBD DKI Jakarta sudah selesai di Ditjen Keuangan Daerah.

Termasuk juga soal item besaran dana bantuan partai. Hanya saja ia menegaskan, sampai sekarang, tentang kenaikan dana bantuan partai, dasar hukumnya yakni Peraturan Pemerintah belum ditandatangani. Kenaikan dana bantuan partai, harus mengikuti aturan.  

"Setahu saya sudah selesai ya di Ditjen Keuangan Daerah. Memang ada beberapa seperti DKI Jakarta yang kita revisi karna dasarnya enggak ada (dasarnya). Dasar kenaikan itu belum ada," kata Tjahjo, di Jakarta, Senin (18/12).  

• Mentan SYL Silaturrahmi ke Menpan RB Tjahjo Kumolo
• Pakde Karwo Bersyukur Mengabdikan Diri di Jatim
• Mendagri : Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Harus Sinkron Dengan Janji Kampanye
• Mendagri: Demokrasi Harus Berlandaskan Etika dan Budaya Masyarakat Indonesia
• Mendagri Dukung Langkah KPU, Bawaslu dan Bareskrim Usut Tuntas Pembuat dan Penyebar Berita Hoax

Sampai saat ini, revisi PP tentang dana bantuan partai belum ditandatangani. Jadi, kalau menaikan dana partai, di saat aturan yang jadi payung hukumnya belum selesai, tentu agak aneh. Nanti, akan jadi persoalan. Dana bantuan partai memang dinaikan, tapi payung hukumnya belum ditandatangani.  

"Misalnya dana politik dinaikkan, Tapikan dasarnya belum keluar. Kita memang Kemendagri menaikkan tapi kan belum keluar Kepresnya. Nah itu saja," katanya.  

Wartawan juga sempat menanyakan tentang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUP) yang dibentuk Gubernur DKI Jakarta. Menurut Tjahjo, pada dasarnya, gubernur terpilih bisa membentuk tim, untuk membantunya melaksanakan program prioritas. Hanya saja, tetap saja, ada aturannya. Misal, terkait jumlah anggota tim. Jika tak sesuai aturan, tentu akan dikoreksi.  

"Kita koreksi. Karena dasarnya untuk jumlah itu nanti jangan sampai kedepan kalau mungkin itu merupakan program prioritasnya gubernur, saya setuju. Tapi kalau dasar aturannya menyimpang kan. Sepanjang tidak ada aturan yang menyimpang, silahkan. Untuk kewenangan gubernur terpilih yang beliau programkan, silahkan. Tapi kalau tidak ada aturan bakunya dirubah atau direvisi, dengan segala mohon maaf itu telaah dari Kemendagri. Secara keseluruhan apa yang diajukan oleh DKI enggak ada masalah," tuturnya.(p/ab)